Buku Mengukur Integritas Penyelenggara Negara dan Ceritera Kasus Korupsi di Nusa Tenggara Timur menyajikan gambaran utuh tentang bagaimana integritas dan korupsi saling berkaitan dalam konteks tata kelola pemerintahan di NTT. Buku ini diawali dengan pemaparan profil keuangan provinsi/kabupaten/kota di NTT yang mencakup struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah untuk menunjukkan bagaimana kapasitas fiskal daerah menjadi latar penting dalam memahami kerentanan terhadap praktik korupsi. Di sini terlihat bahwa banyak daerah menjalankan belanja yang lebih ekspansif dibanding kemampuan pendapatannya, sehingga bergantung pada pembiayaan dan transfer pusat, yang pada gilirannya membuka ruang risiko tata kelola jika tidak dikelola dengan integritas yang kuat.

Bagian berikutnya mengulas secara sistematis pengukuran risiko dan praktik korupsi melalui tiga indikator utama: Indeks Persepsi Korupsi (CPI) oleh Transparency International, Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) oleh BPS, dan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK. Dengan memadukan data nasional dan daerah, penulis menunjukkan bahwa Indonesia dan NTT khususnya masih berada pada kategori rentan terhadap korupsi, baik dari sisi perilaku masyarakat maupun dari sisi integritas lembaga. Buku ini kemudian masuk lebih jauh ke analisis integritas penyelenggara negara di NTT, dengan fokus pada dimensi-dimensi krusial seperti transparansi, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, hingga integritas dalam pelaksanaan tugas dan integritas institusi.

Bagian akhir buku ini menyajikan ceritera kasus-kasus korupsi di NTT secara lebih konkret: jenis korupsi, pasal yang dikenakan, aktor yang terlibat, hingga besaran kerugian keuangan negara dan dinamika penyitaan aset. Di bagian penutup, penulis menghubungkan antara profil pendapatan daerah, kerugian negara akibat korupsi, dan tingkat integritas penyelenggara negara, lalu menawarkan refleksi bahwa penguatan integritas bukan sekadar isu moral, tetapi juga syarat mendasar bagi efektivitas pembangunan dan kesejahteraan publik di NTT. Dengan demikian, buku ini dapat menjadi rujukan penting bagi akademisi, aktivis antikorupsi, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum yang ingin memahami secara lebih mendalam hubungan antara tata kelola keuangan daerah, integritas, dan korupsi di Nusa Tenggara Timur.