Administrasi Publik sebagai ilmu pengetahuan umumnya bersifat universal, artinya di manapun diterapkan prinsip-prinsip administrasi publik tetap berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya prinsip-pinsip ini tidak bersifat mutlak. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa administrasi publik sesungguhnya bukanlah beroperasi dalam ruang kosong (vakum), melainkan terdapat sejumlah faktor lingkungan atau ekologis memengaruhinya, demikian juga sebaliknya, sehingga efektivitasnya turut ditentukan oleh faktor-faktor tersebut. Misalnya pengalaman Amerika Serikat dalam membantu untuk membangun kembali negara-negara sedang berkembang pasca Perang Dunia II, berbagai program pembangunan yang dirancang sudah terbukti berhasil di sana, namun ketika diterapkan di negara-negara sedang berkembang banyak mengalami kegagalan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, telah mendorong para ahli adminitrasi publik tahun 1950-an untuk mengembangkan administrasi publik dengan menggunakan pendekatan ekologis (ecological approach). Hasil kajian F.W. Riggs, John M. Gaus, dan sebagainya menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor ekologi, nilai-nilai lokal dan kearifan lokal yang dapat memengaruhi efektivitas administrasi publik, demikian juga sebaliknya. Meskipun administrasi publik juga memiliki nilai-nilai sendiri. Hal inilah
mendorong lahirnya pendekatan ekologis dalam administrasi publik sebagai salah satu pendekatan baru dalam studi administrasi publik.