Faktor ekologi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Administrasi Publik di seluruh Negara berkembang salah satunya Indonesia antara lain politik, ekonomi, budaya, teknologi, security dan natural resource. Dengan demikian pelaksanaan administrasi publik dalam konteks kedaerahan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor dari lingkungan tempatnya hidup seperti pada daerah lahan kering kepulauan di Provinsi NTT sehingga terbentuk administrasi publik yang berkarakter dan memiliki keunikan tersendiri.

Sebelum adanya pembaharuan sistem pemerintahan dengan skema governmentality dalam bentuk disciplinary power yang dikenal dengan paradigma “negara-masuk-desa”, masyarakat Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi NTT mempunyai lembaga adat untuk mengatur jalannya local government yang dikenal dengan “Dewan Adat Jingitu Mone Ama”. Implikasinya governmentality ini telah memicu pergeseran local indigenous government dari yang berbasis local wisdom ke basis modern governance dengan risiko terjadinya pergeseran legitimasi kuasa adat istiadat Jingitiu Mone Ama dengan administrasi publik modern.

Kajian ini berusaha untuk memberikan pemahaman tentang peran budaya lokal Jingitiu sebagai teori alternatif untuk mengisi kesenjangan ekologi administrasi publik yang selama ini dinilai lamban, tidak responsif dan koruptif. Selain itu tulisan ini ingin mengisi kekosongan penelitian tentang ekologi administrasi publik di daerah dengan kekhasan budaya yang tinggi sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana penerapan konsep kearifan lokal Jingitiu melalui Dewan Adat Jingitiu Mone Ama dalam membangun konsep ilmu administrasi publik berbasis kearifan lokal di daerah lahan kering kepulauan sehingga dapat mendorong munculnya praktik baru yang berakar pada praktek indigenization yang berarti membuat administration, government dan governance sejalan dengan kebudayaan setempat serta mampu menjawab tantangan global yang terus berkembang.